Tujuan dan Ruang Lingkup Pencegahan Pencucian Uang

Rp66 menerapkan kebijakan Pencegahan Pencucian Uang (AML) untuk memastikan bahwa layanan kami tidak digunakan untuk pencucian uang, pendanaan terorisme, atau pendanaan proliferasi senjata, serta untuk melaporkan temuan yang mencurigakan kepada otoritas yang berwenang sesuai dengan peraturan AML yang berlaku.

Tata Kelola dan Tanggung Jawab AML

Program AML dipimpin oleh Kepala Kepatuhan AML (MLCO) yang bertanggung jawab atas pelaksanaan, pemeliharaan, dan komunikasi kebijakan AML kepada seluruh staf. Struktur kepatuhan mencakup Kebijakan, pelatihan berkala, prosedur pelaporan internal, dan audit kepatuhan independen yang dilakukan secara berkala. Pelaporan dan evaluasi kepatuhan disampaikan kepada tingkat manajemen tertinggi dan diawasi sesuai dengan kebijakan internal.

Identifikasi Pelanggan dan Proses KYC

Pada saat pendaftaran, pelanggan wajib memberikan informasi wajib berikut dan menyatakan bahwa informasi tersebut benar dan akurat. Verifikasi identitas dilakukan sebelum atau pada tahap onboarding, dan akun dapat ditutup apabila informasi terbukti palsu atau menyesatkan. Untuk pencairan dana, pelanggan wajib mengunggah dokumen identitas dan bukti alamat; pembayaran dilakukan setelah verifikasi selesai.

  • Nama lengkap
  • Alamat tempat tinggal
  • Alamat email yang valid
  • Tanggal dan tempat lahir
  • Dokumen identitas pemerintah yang masih berlaku (mis. paspor/kartu identitas)
  • Instrumen pembayaran yang relevan (mis. kartu kredit, nomor rekening bank)

Penerapan Know Your Customer (KYC) dilengkapi dengan verifikasi identitas dan verifikasi alamat menggunakan dokumen resmi serta sumber data pendukung. Akun akan dibekukan atau ditutup jika verifikasi gagal atau terdapat indikasi manipulasi data.

Penilaian Risiko Pelanggan dan Pendekatan Berbasis Risiko (RBA)

Setiap pelanggan menjalani Penilaian Risiko Pelanggan (CRA) pada saat onboarding dan ketika terjadi perubahan signifikan dalam profil risikonya. Faktor risiko meliputi:

  • Sumber pendapatan dan perilaku keuangan
  • Negara tempat tinggal dan negara asal sumber dana
  • Jenis produk dan jalur pembayaran yang digunakan
  • Indikator teknis seperti alamat IP dan pola transaksi

Hasil CRA menentukan tingkat Due Diligence yang diterapkan (CDD/EDD) dan frekuensi pemantauan berkelanjutan. CRA beserta dasar penilaiannya didokumentasikan dan diaudit secara berkala.

Kebijakan Penerimaan Pelanggan (CAP)

Kebijakan Penerimaan Pelanggan menetapkan aturan penerimaan hubungan bisnis dengan pelanggan berdasarkan profil risiko. Elemen utama meliputi:

  • Kriteria penerimaan sesuai dengan tingkat risiko yang dapat diterima perusahaan
  • Screening sanksi dan PEP serta persetujuan manajemen untuk status PEP
  • Verifikasi sumber dana dan sumber kekayaan, dengan penerapan pemantauan berkelanjutan untuk kasus berisiko tinggi
  • Larangan membuka beberapa akun atas nama pelanggan yang sama (akun ganda) dan konsekuensi penanganan akun ganda jika terdeteksi

CAP juga mencakup dasar untuk menolak atau mengakhiri hubungan apabila pelanggan tidak dapat memenuhi persyaratan CDD dalam jangka waktu yang ditetapkan atau jika terdapat dokumen yang tidak dapat diverifikasi.

Due Diligence Pelanggan (CDD) dan Enhanced Due Diligence (EDD)

CDD adalah proses identifikasi dan verifikasi identitas pelanggan, pemahaman atas tujuan hubungan, dan pemantauan berkelanjutan untuk mendeteksi aktivitas yang terkait dengan ML/TF/PF. Pemicu CDD mencakup transaksi dengan nilai setara NAf 4.000 atau lebih, transaksi occasional yang mencapai atau melebihi ambang batas yang sama, kecurigaan ML/TF, atau keraguan atas keakuratan informasi pelanggan.

Elemen CDD mencakup:

  • Identifikasi, verifikasi identitas, dan verifikasi alamat
  • Pemahaman atas tujuan hubungan dan kebutuhan terkait sumber dana
  • Pemantauan risiko secara berkelanjutan dan penyesuaian tingkat CDD sesuai dengan CRA
  • Verifikasi tambahan untuk pelanggan berisiko tinggi (EDD) melalui pemeriksaan yang lebih mendalam dan pemantauan berkelanjutan yang lebih intensif

Pemantauan Transaksi dan Pelaporan

Transaksi dipantau secara berkelanjutan menggunakan mekanisme internal. Ketika transaksi mencapai atau melebihi ambang batas NAf 4.000, atau ketika terdapat indikasi kecurigaan, perusahaan wajib melaporkannya secara tepat waktu kepada FIU setempat melalui Laporan Transaksi Mencurigakan (UTR). Jika diperlukan, pelaporan dapat dilakukan tanpa memberi tahu pelanggan guna mencegah dampak «tip-off».

Screening Sanksi dan PEP

Setiap pelanggan menjalani pemeriksaan terhadap daftar sanksi nasional/internasional dan sumber data PEP. Pelanggan yang teridentifikasi sebagai PEP atau tercantum dalam daftar sanksi memerlukan persetujuan manajemen dan verifikasi sumber dana/sumber kekayaan, disertai pemantauan berkelanjutan yang lebih ketat.

Dokumentasi, Verifikasi, dan Retensi Data

Semua dokumen, data onboarding, dan hasil verifikasi disimpan sesuai dengan kebijakan retensi data. Prosedur verifikasi mencakup identitas pribadi, alamat, dan bukti sumber pendanaan; akses ke data AML dibatasi hanya bagi personel yang berwenang dan terlatih.

Peninjauan, Audit, dan Pelaporan Internal

Kebijakan AML ditinjau setidaknya setiap 12 bulan atau ketika terdapat perubahan material pada produk, layanan, atau peraturan. Kepatuhan AML dilaporkan kepada manajemen dan diaudit secara berkala oleh pihak independen sesuai dengan persyaratan regulator yang relevan.

Tindakan terhadap Akun dan Penangguhan

Rp66 berhak menangguhkan, membekukan, atau menutup akun yang terindikasi melanggar ketentuan AML, memiliki data pendaftaran yang tidak akurat, atau gagal dalam verifikasi identitas. Selama masa penangguhan, pelanggan tidak dapat melakukan setoran atau penarikan; keputusan akan diberitahukan melalui kontak resmi pelanggan.

Penyimpanan Catatan dan Pelaporan Eksternal

Kejadian AML yang relevan dicatat dan dilaporkan kepada otoritas yang berwenang sesuai dengan hukum yang berlaku, dengan mengikuti kerangka kerja berbasis risiko (RBA) serta standar verifikasi identitas (CDD) dan enhanced due diligence (EDD).